Rendahnya kemampuan membaca masyarakat membuat situasi
ini kian rumit. OECD meliris laporan hasil PISA 2022 bahwa skor literasi
membaca pelajar Indonesia hanya 359 poin, jauh di bawah rata-rata OECD yang
mencapai sekitar 472–480 poin. Sedang menurut platform data GoodStats 2025
menunjukkan bahwa hanya 20,7% responden yang membaca buku setiap hari.
Sementara itu, Perpusnas RI mencatat jumlah kunjungan perpustakaan pada 2025
hanya 261.336, angka terendah dalam hampir sepuluh tahun terakhir. Statistik
ini menggambarkan ketidaksiapan masyarakat menghadapi gelombang informasi yang persuasive,
sarat dengan kepentingan tersembunyi yang sering menyesatkan cara masyarakat
memahami kenyataan. Dengan kemampuan membaca yang rendah, kebiasaan membaca
yang minim, dan fasilitas literasi yang kurang dimanfaatkan, kemampuan membaca
kritis nyaris menjadi utopia.
Padahal, tsunami informasi era digital menuntut
kemampuan membaca kritis lebih dari sebelumnya. Yuval Noah Harari dalam 21
Lessons for the 21st Century mengingatkan bahwa tantangan terbesar abad ini
bukan lagi kekurangan informasi, melainkan luapan informasi yang tidak
terfilter. Ribuan konten lahir setiap detik: artikel, unggahan media sosial,
video pendek, blog, pesan berantai, hingga laporan palsu yang dikemas dengan
tampilan profesional. Dari satu sisi, semua orang memiliki akses terhadap ilmu
pengetahuan. Namun dari sisi lain, gelombang informasi ini justru memunculkan
ironi baru. Banyak konten dibuat tanpa verifikasi, bersifat manipulatif, atau
diproduksi dengan motif yang jauh dari edukasi.
Internet memperkuat kompleksitas persoalan ini. Siswa
memasuki ruang digital tanpa pelindung yang memadai. Spam, hoaks, perjudian
online, pornografi, ujaran kebencian, serta berbagai manipulasi sulit mereka
kenali. Sementara itu, sebagian institusi pendidikan masih beranggapan bahwa
kemampuan membaca sudah selesai diajarkan di tingkat dasar, sehingga tidak
perlu lagi dilatih secara mendalam di tingkat menengah. Hasilnya, banyak siswa
membaca secara pasif yaitu menyerap informasi tanpa memeriksa, menyetujui argumen
tanpa bertanya, dan mempercayai sesuatu hanya karena terlihat meyakinkan.
Dalam tradisi literasi modern, teks tidak pernah
dianggap final. Setiap bacaan selalu menyisakan ruang bagi pembacanya untuk
menafsir. Karena itu, membaca kritis bukan sekadar mengambil informasi, tetapi
memahami apa yang sengaja disembunyikan. Pembaca kritis harus menunda
kesimpulan, memeriksa struktur argumen, mengecek sumber, serta mengenali
kepentingan di balik tulisan.
Namun pembelajaran di sekolah masih terlalu steril.
Bacaan yang diberikan sering aman, netral, dan jauh dari kontroversi. Padahal,
dalam kehidupan nyata, siswa justru bertemu teks-teks yang bias, provokatif,
atau manipulatif. Tanpa paparan keragaman teks semacam itu, sensitivitas kritis
tidak akan tumbuh. Siswa butuh kesempatan untuk berdialog dengan teks, bukan
sekadar mengisi lembar pilihan ganda.
Jika kita ingin menghindari nasib menjadi rakyat Sang
Kaisar yang memuji baju yang tidak pernah ada, maka literasi kritis harus
dipandang bukan sebagai slogan, tetapi sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup
di tengah banjir informasi. Dan upaya membangunnya tidak dapat didelegasikan
hanya kepada sekolah. Ia membutuhkan kolaborasi keluarga, masyarakat, dan
seluruh ekosistem sosial.
Yang menjadi tantangan adalah bagaimana membuat
kemampuan membaca kritis tumbuh melalui praktik sederhana di sekolah? Guru,
misalnya, bisa memulai dari kebiasaan kecil yaitu memberikan satu paragraf
pendek dari berita viral, poster kampanye, atau unggahan media sosial, kemudian
meminta siswa menandai mana bagian yang merupakan klaim, mana yang fakta, dan
mana yang opini. Latihan lima menit seperti ini jauh lebih efektif daripada
lembar soal tebal yang hanya menuntut jawaban pilihan ganda. Di sekolah dengan fasilitas
terbatas, guru masih bisa mengajak siswa berlatih menguji kebenaran menggunakan
bahan yang mereka temui setiap hari, bukan dari jurnal akademik yang sudah
direview teman sejawat yang sulit diakses pelajar kita seperti yang disarankan Prof.
Harari.
Selain itu, setiap kali siswa menyampaikan pendapat, minta
mereka menyertakan tiga sumber berbeda, bisa dari artikel berita, buku, atau
laporan resmi. Cara ini sederhana, tetapi melatih disiplin intelektual bahwa
sebuah pernyataan tidak mengawang-awang di udara.
Ruang kelas juga dapat menjadi tempat aman untuk
berdebat sehat. Alih-alih hanya mencari jawaban benar-salah, guru memberi satu
isu kecil yang dekat dengan keseharian misalnya kebijakan 6 hari sekolah di
Jateng atau konten viral lalu meminta siswa menyusun argumen pro dan kontra.
Perbedaan pendapat tidak hanya membuat kelas hidup, tetapi juga melatih
keberanian berpikir kritis tanpa harus menyerang pribadi.
Sekolah pun dapat mengambil langkah-langkah kecil yang
tidak memerlukan anggaran besar seperti menetapkan satu hari “kelas tanpa HP”
setiap minggu untuk melatih fokus membaca, menyediakan sudut baca dengan 20–30
buku pilihan yang relevan bagi remaja, atau rutin mengundang praktisi literasi
lokal untuk berbagi pengalaman. Hal-hal sederhana ini sering lebih efektif
daripada program literasi seremonial yang hanya ramai di akhir tahun.
Pada akhirnya, literasi kritis bukan proyek besar yang
menunggu anggaran, melainkan serangkaian kebiasaan kecil yang dilakukan
terus-menerus. Jika sekolah, keluarga, dan masyarakat mau menanamkan
langkah-langkah sederhana ini, membaca kritis tidak lagi terasa sebagai utopia.
Ia menjadi praktik sehari-hari yang tumbuh alami, perlahan tetapi pasti, dalam
diri para siswa kita.
test
BalasHapus